Sejarah

Sejarah terbentunya UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan dimulai pada tahun 1976 ketika pemerintah melalui Departemen Pertanian mempunyai program Bimas (Bimbingan Massal) dalam bidang Pertanian. Untuk melaksanakan dan menyukseskan program tersebut Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman membentuk 4 (empat) BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yaitu BPP Berbah, BPP Pakem, BPP Sleman dan BPP Seyegan. BPP tersebut berfungsi sebagai tempat koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan program Bimas yang melibatkan semua penyuluh, mantri tani di tingkat lapangan dan juga pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut diantaranya BRI sebagai lembaga keuangan (penyedia kredit Bimas) dan KUD selaku penyedia sarana prasarana produksi dan yang membeli hasil panen petani. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kelompok tani yang harus dibina dan semakin banyaknya program pembangunan pertanian yang harus dilaksanakan di tingkat petani untuk mendukung swasembada pangan khususnya beras. Pada tahun 1990 Balai Penyuluhan Pertanian yang semula hanya 4 (empat) kemudian dikembangkan menjadi satu BPP disetiap kecamatan dan beberapa BPP berkantor di Kantor Kecamatan. Di mana tempat tersebut menjadi tempat koordinasi bagi Penyuluh dan Mantri Tani. Pada tahun 2002, BPP yang semula berada di setiap kecamatan dibagi menjadi 8 (delapan) BPP yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluh yang sekaligus merangkap sebagai Penyuluh Lapangan dan Penyuluh Program. Nomenklatur BPP kemudian berganti menjadi Koordinat I – V dimana salah satunya adalah Koordinat V yang berfungsi melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok tani yang ada di Kecamatan Seyegan, Mlati dan Tempel.

Semakin bertambahnya jumlah kelompok tani yang harus didampingi dan semakin bertambahnya program-program pembangunan pertanian yang harus dilaksanakan di tingkat lapangan, menjadi salah satu dasar Dinas Pertanian dan Perikanan mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar Koordinat dapat dibentuk menjadi UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan wilayah binaan dua sampai tiga kecamatan untuk masing-masing UPTD. Pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2009 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Koordinat resmi berubah menjadi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam bentuk UPTD. Hal tersebut lebih memperkuat dan meneguhkan presisi kedudukan dan posisi UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, untuk dapat lebih intensif melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dalam membina dan mendampingi kelompok binaan, dan melaksanakan pembangunan pertanian di wilayahnya.

Dalam perkembangnnya, meskipun ada perubahan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai UPTD tetap dipertahankan dengan Peraturan Bupati No 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, serta Peraturan Bupati No 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan, meskipun nomenklatur UPTD mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan urusan dan sub urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.